Lembaga Keuangan Microfinance Produktif: Ini Pengertian dan Dasar Hukumnya

Di zaman persaingan pasar yang sudah semakin ketat seperti saat ini, pihak pemerintah mulai memberikan perhatian yang amat besar pada pengembangan Usaha Microfinance produktif, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Selain memberikan program bantuan, Pemerintah juga membuat lembaga khusus untuk kemajuan UMKM, lembaga tersebut dikenal dengan Lembaga Keuangan Microfinance produktif atau LKM.

Lembaga Keuangan Microfinance produktif memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan UMKM. Lembaga Keuangan Microfinance Produktif adalah lembaga yang mampu membantu pengembangan UMKM melalui pinjaman dan pembiayaan modal, konsultasi pengembangan bisnis, sampai mengelola simpanan.

Lantas, apa pengertian sebenarnya dari LKM? Tenang, karena pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara lengkap tentang Lembaga Keuangan Microfinance Produktif.

Pengertian Lembaga Keuangan Microfinance Produktif

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Keuangan Microfinance Produktif adalah lembaga keuangan yang bertugas dalam memberikan jasa layanan pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Lembaga Keuangan Microfinance produktif adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia.

Terdapat beberapa jenis program di dalamnya, mulai dari pinjaman dalam ruang lingkup microfinance produktif untuk setiap anggota, hingga memberikan jasa layanan konsultasi ataupun mengelola simpanan.

Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang ditulis pada Pasal 1 ayat 1 UU No 1 Tahun 2013 terkait LKM atau uang sering kali dikenal dengan UU LKM. Perlu digaris bawahi bahwa Lembaga Keuangan Microfinance produktif adalah lembaga yang melakukan tugasnya bukan untuk mencari keuntungan.

Dasar Hukum yang Mengatur LKM

Dalam menjalankan tugasnya, LKM sudah diatur dalam undang-undang negara, lebih tepatnya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Di dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa setiap pihak yang melakukan aktivitas mengumpulkan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan harus sudah mengantongi izin terlebih sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat yang dipimpin oleh BO.

Namun aturan ini dikecualikan untuk kegiatan masyarakat yang sudah di atur dalam UU tersendiri. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka LKM baru bisa dibentuk bila memiliki dasar hukum terlebih dulu.

Pasalnya, LKM harus bisa melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Sampai saat ini, terdapat beberapa dasar hukum tertulis yang memayungi LKM, yaitu:

  • Undang-undang U No. 1 tahun 2013 terkait Lembaga Keuangan Microfinance produktif.
  • Peraturan Pemerintah No. 89 tahun 2014 terkait Suku Bunga Pinjaman.
  • SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 terkait Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Microfinance produktif.
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), diantaranya: POJK Nomor 12/POJK.05/2014, POJK Nomor 13/POJK.05/2014, POJK Nomor 14/POJK.05/2014, POJK Nomor 61/POJK.05/2015 dan POJK Nomor 62/POJK.05/2015

Landasan hukum di atas membuktikan bahwa LKM yang terdapat di Indonesia mempunyai legal standing yang sudah jelas. Terlebih lagi dalam kegiatan pelaksanaanya, LKM sudah diakui dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, baik itu secara tertulis ataupun praktek, LKM sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagaimana Bentuk LKM?

Kegiatan bisnis LKM bisa dilakukan melalui dua cara, yakni dengan cara konvensional dan prinsip syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh LKM ini pun bisa menerapkan aktivitas fee selama sepanjang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam sektor industri jasa keuangan.

Dalam melakukan aktivitasnya, Lembaga Keuangan Microfinance produktif adalah lembaga yang banyak berkecimpung dalam pengembangan bisnis dan memberdayakan masyarakat.

Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha microfinance produktif pada anggota dan juga masyarakat, pengelolaan simpanan, ataupun pemberian jasa konsultasi untuk kebutuhan pengembangan bisnis.

Dalam kegiatannya, LKM ini hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha milik kelurahan atau milik desa, pemerintah daerah kota atau kabupaten, serta koperasi.

Izin Usaha LKM

Sebelum melakukan aktivitasnya, LKM harus mempunyai izin usaha. Izin usaha ini bisa mulai diajukan dari tanggal berlakunya UU LKM, yakni di tanggal 8 Januari 2015.

Permohonan izin usaha LKM ini diajukan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau ke Kantor Regional atau bisa juga ke Direktorat LKM yang sesuai dengan tempat kedudukan LKM asal memenuhi syarat ketentuan dan persyaratan yang sudah dijelaskan dalam POJK nomor 12/POJK.05/2014.

Proses pengurusan izin usaha ini paling lama adalah 40 hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima dengan benar dan lengkap. Izin usaha LKM akan terus berlaku selama lembaga keuangan tersebut masih melakukan kegiatan bisnis, kecuali memang sudah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan di dalam kondisi tertentu.

Bila LKM sudah berhasil memperoleh izin usaha, maka LKM mempunyai kewajiban dalam melakukan kegiatan bisnis minimal 4 bulan pasca izin usaha sudah ditetapkan. Bila batas waktu tersebut dilanggar, maka OJK akan mencabut izin usaha yang sudah dikeluarkan.

Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang lembaga keuangan microfinance produktif. Jadi, Lembaga Keuangan Microfinance Produktif adalah lembaga keuangan yang bertugas dalam memberikan jasa layanan pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya lembaga ini, maka Anda sebagai pebisnis harus bisa memanfaatkannya dengan baik untuk mengembangkan bisnis Anda.

Salah satu Lembaga microfinance produktif yang dapat menjadi pilihan adalah Amartha. Amartha merupakan perusahaan fintech di bidang peer to peer (p2p) lending. Perusahaan yang berdiri sejak 2010 ini awalnya berdiri sebagai microfinance. Hanya saja, pada 2016, Amartha menjadi p2p lending.  Dengan perubahan ini, teknologi finansial telah meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat menjangkau desa-desa terpencil. Sekaligus memproses pengajuan pinjaman dengan lebih cepat. 

Pada 2016, layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) PT Amartha Mikro Fintek telah resmi terdaftar di Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB (Industri Keuangan non-Bank) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelum terdaftar di OJK, Amartha juga selalu aktif berkomunikasi dengan pihak OJK dalam menyusun POJK Nomor 77/01-2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Desember 2016.

Pada tanggal 7 Maret 2017, Amartha mendapat pendanaan Seri A yang dipimpin oleh Mandiri Capital Indonesia (MCI). Turut serta dalam investasi tersebut Lynx Asia Partners, serta investor sebelumnya, yaitu Beenext dan Midplaza Holding.

Mendekati pengujung tahun 2017, Amartha meraih tiga penghargaan. Pertama, STAR UP Award dari Kadin DKI Jakarta karena dianggap sebagai pionir start-up yang berkontribusi besar dalam pengembangan industri keuangan berbasis teknologi dan inovasi. Lainnya lagi adalah Penghargaan Khusus Fintech yang Berakad Syariah dari Republika Syariah Award dan dari Marketeers.